RENCANA STRATEGIS BAG.KESRA

 
.BAB I
 
PENDAHULUAN
 
 
 
1.1. Latar Belakang
Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan di bawah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Di dalam Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur, peranan Bagian Kesejahteraan Rakyat sangat penting dalam mengatur serta menggerakkan mekanisme kerja dalam suatu sistem Pemerintahan. Maka berdasarkan hal tersebut,  Pemerintah Kabupaten Malang  memandang perlu untuk membentuk  unit kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas/fungsi antara lain :
a.    Tugas Pokok
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
·   Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang meliputi sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial;
·   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.
b.    Fungsi Organisasi
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
·   Perumusan Program dan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial ;
·   Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial ;
 
 
·   Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial ;
·   Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial
Dengan demikian kedudukan lembaga ini memang sangat penting dalam Lingkungan Lembaga Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan.
 
1.2.    Landasan Hukum
1.    Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemberntukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2.    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3.    Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
6.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7.    Peraturan Gubernur Jawa Timur No 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015;
8.    Peraturan Daerah  Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang ;
9.    Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang  Organisasi Perangkat Daerah  Sekretariat Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025
 
 
1.3.    Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra (Perencanaan Strategis) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Malang ini adalah :
a.    Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015
b.    Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2010 – 2015 ;
c.    Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Kabupaten Malang.
Tujuan penyusunan Renstra (Perencanaan Strategis) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Malang ini adalah :
a.    Tersedianya dokumen perencanaan  yang merupakan penjabaran visi-misi Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang;
b.    Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Malang.
 
1.4.
Sistematika Penulisan
 
BAB I
PENDAHULUAN
 
 
1.1.        Latar Belakang
1.2.        Landasan Hukum
1.3.        Maksud dan Tujuan
1.4.        Sistimatika Penulisan
 
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 
 
2.1.        Tupoksi dan Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.2.        Sumberdaya Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.3.        Kinerja Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.4.        Tantangan dan Peluang
 
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 
 
3.1.        Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
3.2.        Telaah Visi, Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015
3.3.        Penentuan Isu-isu Strategis
 
 
 
 
BAB IV
VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
 
 
4.1.        Visi dan Misi SKPD
4.2.        Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3.        Strategi dan Kebijakan
 
BAB V
RENCANA PROGRAM  DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
 
 
5.1.        Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
5.2.        Pogram, Kegiatan Lintas SKPD, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
5.3.        Program, Kegiatan Wilayah, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
5.4.        Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD
 
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAB II
 
GAMBARAN PELAYANAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 
2.1.    Tupoksi dan Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang  Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 57 sampai dengan pasal 60 sebagai berkut :
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai Tugas :
·         Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang meliputi sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial;
·         Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.
2.   Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi :
·         Perumusan Program dan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial ;
·         Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial ;
·         Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial;
·         Perumusan Program dan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial ;
·         Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial ;
·         Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial;
·         Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana sosial, pembinaan sosial dan penanganan masalah-masalah sosial
 
3.    Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi :
a.    Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sosial ;
b.    Sub Bagian Pembinaan Sosial ;
c.    Sub Bagian Penanganan Masalah Sosial.
 

 
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
(1)
Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sosial mempunyai tugas:
 
a.
Mengumpulkan dan menginventarisasi data tentang sarana dan prasarana lembaga-lembaga sosial ;
 
b.
Menyusun pedoman pengembangan sarana prasarana                lembaga - lembaga sosial ;
 
c.
Menganalisa usulan permintaan bantuan sarana prasarana lembaga-lembaga sosial dan masyarakat ;
 
d.
Menyusun rekomendasi permohonan bantuan terhadap usulan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial;
 
e.
Menyusun laporan tentang keadaan sarana dan prasarana lembaga-lembaga sosial ;
 
f.
Melaksanakan koordinasi tugas didalam pelaksanaan pemberian bantuan sarana dan prasarana sosial ;
 
g.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 
(2)
Sub Bagian Pembinaan Sosial mempunyai tugas:
 
a.
Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka pembinaan sosial ;
 
b.
Mengumpulkan bahan koordinasi untuk merumuskan kebijaksanaan pembinaan sosial ;
 
c.
Menyusun pedoman / petunjuk tentang tata cara pembinaan sosial ;
 
d.
Melaksanakan pembinaan sosial terhadap lembaga-lembaga sosial dan masyarakat ;
 
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang tugasnya.
 
(3)
Sub Bagian Penanganan Masalah Sosial mempunyai tugas :
 
a.
Menyusun bahan rumusan kebijakan dalam penanganan masalah-masalah sosial ;
 
b.
Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penanganan masalah-masalah sosial ;
 
c.
Melaksanakan koordinasi dengan institusi lain dalam menangani masalah-masalah sosial.
 
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN KESEJHATERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.        Sumberdaya Bagian Kesejahteraan Rakyat
 
Sumber Daya Manusia
GOL.
PENDIDIKAN
JUMLAH
S2
S1
SM/D3
SLTA
SLTP